Sistem Pemerintahan

Fungsi Pemerintahan:
1. Wet Giving : Menetapkan peraturan perudang-undangan (regulasi)
2. Recht Pracht : memberikan “hadiah” bagi pelanggar hukum
3. Uit Voering : melaksanakan peradilan
4. Bestuur : tindakan pemerintah diluar peraturan dan peradilan

Pemerintah secara Luas:
Segala sesuatu yang menyangkut kekuasaan
1. Legislatif (MPR,DPR,DPD)
2. Eksekutif (UUD 1945, K RIS, UUDS 50)
3. Yudikatif (MA, MK, KY)
4. Eksaminatif (BPK)
5. Konsultatif (Dewan pertimbangan DPA/ALM)

Pemerintah secara Sempit:
1. UUD 1945 ( Presiden: wakil,menteri)
2. K RIS (Presiden + Menteri)
3. UUDS 50 (Presiden+wakil+Menteri)

Kabinet dibagi menjadi dua:
1. Presidentil
Menteri diangkat dan dihentikan oleh presiden, serta menteri bertanggung jawab terhadap presiden.
2. Ministrial
Menteri bertanggung jawab kepada perlemen
ministrial dibagi menjadi dua:
(i) Parlementer: dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di parlemen.
– Partai : Pada pemilu partai mencapai 50% lebih dari kursi parlemen (KP) untuk bisa membangun pemerintahan sendiri
– Koalisi : Suatu partai tidak memenuhi 50% suara dari KP maka partai tersebut harus bergabung dengan pertai yang lain
– Nasional : Kabinet yang proses pembentukannya mengambil dari partai-partai yang ada di parlemen (nasional)
(ii) Ekstraparlementer : Tidak memperhatikan komposisi dan posisi parlemen

Yaken Parlemen: Kabinet yang menterinya berasal dari golongan cerdik pandai

Pemerintaha Indonesia menurut UUD 1945, terdapat 2 etape:
1. Sebelum amandemen
A. Paska proklamasi (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
B. Paska Orde Lama (5 Juli 1959-1 Oktober 1965)
C. Paska Orde Baru (1 Oktober 1965-1 Mei 1998)
Sistem pemerintahan RI secara gamblang tertera di UUD, terdiri dari penjelasan umum (7 kunci pokok sistem pemerintahan di Indonesia) dan penjelasan pasal demi pasal
Penjelasan Umum (7 Kunci Pokok)
-Indonesia adalah negara hukum (recht staat)
-Sistem konstitusi : Penyelenggaraan negara harus sesuai UUD yang ada
-Kekuasaan pemerintahan tertinggi ada di tangan MPR (lembaga tertinggi) Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen
-Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dibawah MPR : Presiden memegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan dalam arti sempit yang tertinggi. Namun, apabila dalam arti luas presiden memegang kekuasaan pemerintahan dibawah MPR.
-Presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR tapi tidak dapat membubarkan DPR : Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama (neben)
-Menteri pembantu persiden (kabinet presidensial)
-Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas (terbatas), karena:
1.Presiden harus melaksanakan UUD sesuai amanaat konstitusi
2.Presiden harus melaksanakan TAP MPR dan mempertanggung jawabkannya pada MPR
3.Presiden harus mendengarkan suara DPR karena DPR merupakan bagian dari MPR, selain itu secara politis dan yuridis DPR dapat mengambil langkah-langkah 1. Memorandem I (jangka waktu 3 bln), 2. Memorandem II (jangka waktu 1 bulan), 3. Meminta MPR melakukan sidang istimewa. Jika presiden dianggap telah melanggar perundang-undangan yang berlaku.
4.Presiden merupakan mandataris MPR

A. Frase 1 (Paska Proklamasi)
Pada periode ini praktis sistem UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan karena adanya orientasi perjuangan, waktu itu digunakan Indonesia untuk memerdekakan Indonesia dari sekutu Belanda.
27 Des 1949 Sistem pemerintahan Indonesia berubah dari presidensial menjadi parlementer, yang diawali pada tanggal 14 Nov 1949 terjadi perubahan susunan kabinet dari presidentil ke parlementer.
Berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen sistem pemerintahan Indonesia menganut 7 kunci pokok. Sementara Lembaga negara Indonesia menganut sistem sad praja (enam lembaga negara) yaitu:
1. MPR (pasal 1,2,3)
2. Presiden (pasal 4-15) hak prerogatif (hak istimewa) (pasal 10-15)
3. DPA (pasal 16)
4. DPR (pasal 19-23 ayat 4)
5. BPK (pasal 23 ayat 5)
6. MA (pasal 24-25)
pasal 17 mengenai kementrian negara
pasal 18 keputusan daerah
Pemerintahan RI menurut TAP MPRS XX/MPRS/1966,JO TAP MPR V/MPR/1973 JO TAP MPR IX/MPR/1976

2 thoughts on “Sistem Pemerintahan

  1. saya masih belum paham , menurut beberapa sumber mengatakan bahwa dalam teori sad praja MPR merupakan lembaga tertinggi , namun pada kenyataannya MPR masih dibawahi oleh presiden , mohon penjelasannya

    • kalau menurut pemahaman saya, MPR memang lembaga tertinggi sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dan ditinjau dari salah satu tugasnya yaitu memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Lalu Presiden memegang kekuasaan tertinggi dibawah MPR, karena MPR lah yang memilih dan mengangkat presiden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s